Lensa Mata Medan – Pemerintah Kota Medan resmi menyepakati arah baru kebijakan anggaran melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) P.APBD TA 2026 dan KUA-PPAS R.APBD TA 2027 bersama DPRD Kota Medan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Selasa (18/8/2026).
Dalam postur anggaran Perubahan 2026 tersebut, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp.7.1 Triliun lebih, sedangkan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp.7.7 Triliun, dan pembiayaan Netto sebesar Rp.592.2 Milyar lebih. Postur anggaran ini ditetapkan demi mengakselerasi enam prioritas pembangunan strategis daerah mulai dari infrastruktur hingga digitalisasi
transformasi menuju “Medan Satu Data” guna menghasilkan data yang akurat, transparan dan real time.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen ini, dihadiri langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, jajaran pimpinan perangkat daerah beserta para Camat.
Rico Waas menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Badan Anggaran DPRD Kota Medan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif terhadap perubahan KUA-PPAS.
“Upaya ini menunjukkan semangat yang nyata dalam mewujudkan anggaran yang aspiratif, efektif, realistis sekaligus rasional,”kata Rico Waas.
Pada perubahan anggaran 2026 ini, Rico Waas menetapkan arah kebijakan pembangunan ekonomi selaras dengan enam prioritas pembangunan kota diantaranya;
1. Membangun Kota Medan yang berbudaya, Maju, Tertib, Aman dan Nyaman,
2. Pemerataan Pembangunan infrastruktur dan penataan sarana prasarana perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,
3. Peningkatan produktivitas dan keunggulan daya saing perekonomian daerah yang ingklusif dan berkelanjutan,
4. Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) unggul pada bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan,
5. Penguatan jaminan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan
6. Peningkatan kualitas tata kelolah pemerintahan berbasis digital.
