Lensa Mata Taput – Calon Bupati Tapanuli Utara, DR Jonius Taripar Parasaoran Hutabarat atau JTP, menegaskan tidak pernah ada niat sedikitpun untuk menghapus atau memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini dikatakannya kepada sejumlah wartawan, Kamis (5/9/2024), di Tarutung.
Diakui JTP, saat ini ada pihak yang sengaja menyebarkan isu di masyarakat dan media sosial yang mengatakan dirinya akan memberhentikan PPPK bila nanti terpilih jadi Bupati Taput.
“Keliru itu, tidak diberhentikan, justru bila saya terpilih akan diperpanjang masa tugasnya. Itu tugas saya dan tanggung jawab saya,,” tegas JTP.
Ia mengatakan, perekrutan PPPK itu merupakan program dari pemerintah pusat. Artinya, pemerintah sekarang menampung pegawai honor yang ada saat ini dilakukan seleksi maupun diangkat menjadi PPPK dan ini sudah sesuai regulasi yang berlaku.
Nantinya, kata JTP, akan ada PPPK yang separuh waktu dan PPPK full. Itu ada regulasinya, jadi itu tergantung nanti seperti apa dari pemerintah pusat.
Saat ditanya oleh awak media bagaimana nanti kalau JTP terpilih menjadi Bupati Taput, apakah PPPK akan diganti?
“Tidak, itu sudah putusan pemerintah. Keputusan pemerintah akan kita kawal. Ya, memang harus kita kawal,” imbuh JTP.
Diakuinya, penggajian PPPK memang menjadi beban terkait dengan postur APBD Taput. Saat ini bisa dikatakan APBD Taput mempunyai beban yang berat. Penggajian sebanyak hampir 3000 pegawai PPPK dengan gaji 3,3 juta rupiah atau mencapai 120 miliar, sangat besar dari APBD.
Lebih lanjut dikatakan JTP, dirinya maju menjadi Calon Bupati Taput pada Pilkada 2024 ini dengan dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) akan lebih mudah melakukan komunikasi politik dengan pemerintah pusat. Berbicara politik itu tidak lepas dari berbicara kesejahteraan, tidak terlepas dari berbicara anggaran.
“Saya sudah 5 tahun menjadi anggota DPRD Sumut. Artinya, saya sudah pernah di badan anggaran. Saya tahu persis bagaimana mengambil anggaran-anggaran itu untuk turun sampai ke kabupaten kota dan saya pernah mengalaminya,” ungkap JTP.
Itulah alasan dirinya mengambil banyak partai pengusung di Pilkada, karena akan lebih mudah membangun komunikasi politik dengan partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, termasuk dengan urusan-urusan legislatif yang duduk di DPR RI.
