Scroll untuk baca artikel
News

GP Al Washliyah Minta Presiden Tidak Hanya Reformasi Polri, Tapi Juga Menyentuh TNI, Kejaksaan dan BIN

142
×

GP Al Washliyah Minta Presiden Tidak Hanya Reformasi Polri, Tapi Juga Menyentuh TNI, Kejaksaan dan BIN

Sebarkan artikel ini

Lensa Mata Medan – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GP Al Washliyah) Aminullah Siagian mendukung penuh langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Reformasi Polri.

Langkah strategis ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dalam membenahi institusi Kepolisian Republik Indonesia demi menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Menurut Aminullah Siagian, pembentukan tim reformasi tersebut adalah wujud nyata kepedulian Polri terhadap masukan masyarakat serta semangat untuk memperbaiki diri secara internal

Namun demikian, GP Al Washliyah juga menilai bahwa reformasi hukum di Indonesia tidak boleh hanya berhenti pada institusi Polri, melainkan harus dilaksanakan secara menyeluruh terhadap seluruh institusi hukum strategis dan Keamanan lainnya seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Tentara Nasional Indonesia ( TNI )

Baca Juga :  Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan Meningkat Menjadi 80 Persen

“Kami mendukung reformasi di tubuh Polri, tapi kami juga menyerukan kepada Presiden dan pemerintah untuk melakukan evaluasi dan reformasi menyeluruh kepada Penegak Hukum dan Lembaga Keamanan Negara terhadap Kejaksaan, KPK, BIN, TNI dan BAIS. Semua lembaga tersebut memegang peranan vital dalam menjaga hukum, keamanan, dan keadilan di Indonesia,” ujar Aminullah Siagian.

Aminullah menambahkan keadilan tidak akan tegak bila reformasi dilakukan secara parsial. Harus ada political will yang kuat dari negara untuk membangun sistem hukum yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.

Baca Juga :  LBH Medan Tuding Peraturan Polri No. 10 Tahun 2025 Fasilitasi Polri Bertugas di 17 Lembaga Bertentangan dengan Putusan MK

“Reformasi hukum harus dilakukan secara kolektif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Jangan sampai publik melihat ini sebagai pencitraan semata jika hanya satu lembaga yang disorot, yang di khwatirkan Polri menjadi sorotan publik dan masyarakat mengapa hanya Polri saja yang di-reformasi? Bila memang pemerintah serius mereformasi Polri, kami memberi masukan agar Lembaga Penegak hukum dan Lembaga Keamanan Negara seperti Kejaksaan, KPK, BIN, TNI dan BAIS. Reformasi semua dan dibentuk tim khusus,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Aminullah mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo mengangkat Komjen (Purn) Ahmad Dhofiri menjadi staf khusus bidang Reformasi Polri. Hanya saja, menurut Aminullah, bidang Hankam lainnya seperti TNI, Kejaksaan Agung, BIN maupun BAIS juga perlu disentuh reformasi. Karena itu, Presiden juga perlu mengangkat staf khusus bidang Reformasi TNI, Kejaksaan, BIN maupun BAIS TNI.

Baca Juga :  Menjelang PON XXI, Polda Sumut Tekan Angka Kejahatan Jalanan Capai 7,21 Persen

“Saya kira, Reformasi Hankam secara menyeluruh dipandang perlu,” tegasnya.
GP Al Washliyah siap menjadi bagian dari elemen masyarakat yang aktif dalam proses reformasi ini, demi mewujudkan Polri yang lebih bersih, transparan, dan profesional, Kapolri terus berkomitmen memajukan Polri, sebagaimana slogan Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan). Slogan itu mencerminkan agar Polri bertindak secara cepat dan tepat, responsif, terbuka, humanis dan berkeadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News

Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) resmi meluncurkan Satgas MBG APJI sebagai komitmen nyata mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Peresmian dilakukan di Gedung Nawasena 6, Jakarta Selatan,…