Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho hadiri forum Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Rilis yang berupa statistik berbasis riset dan data yang disajikan BPS tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang hunian.
Ketua BPS, Amalia Adininggar dalam laporannya menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kerap menggunakan data BPS dalam menyusun kebijakan. Disebutkan bahwa publikasi ini merupakan perdana, pertama kalinya diterbitkan dan belum pernah ada sebelumnya.
Data rilis tersebut memuat mengenai Data Backlog 1 yang merupakan Kepemilikan, dan Data Backlog 2 yang merupakan Keluarga yang Menempati Rumah Sendiri Namun Tidak Memenuhi Layak Huni. “Rilis kami menyebutkan bahwa Backlog 1 menurun, dari 9,64 juta jiwa menjadi 9,29 juta jiwa. Sama halnya dengan Backlog 2, menurun dari 18,77 juta jiwa menjadi 18,01 juta jiwa,” terang Amalia.
Lebih lanjut Amalia menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025 hingga 2026 terjdi peningkatan akses rumah layak huni. Rilis ini juga menerbitkan capaian dana bantuan pembiayaan perumahan (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seperti laki-laki lebih banyak mengakses manfaat daripada perempuan, pegawai swasta menjadi golongan pekerjaan dengan akses terbanyak.
Kemudian kelompok penghasilan 4 juta sampai dengan 6 juta merupakan kelompok tertinggi yang memperoleh akses FLPP, dan kelompok penghasilan 8 juta sampai dengan 10 juta mulai meningkat dalam mengajukan akses FLPP. Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri dalam arahannya memberikan apresiasi atas penerbitan rilis ini.
“Sebagai birokrat, kita harus berubah. Terus untuk jaga kepercayan, karena integritas itu mahal,” ujar Maruarar Sirait. Senada dengan Menteri PKP, dalam arahannya Menteri Dalam Negeri menyatakan dukungannya dengan mendorong Kepala Daerah untuk proses perizinan dalam hal pembangunan serta bedah rumah.
Dalam jumpa pers Heru Pudyo Nugroho menyampaikan BP Tapera tentunya mendukung keberadaan data yang dirilis tersebut dengan berkolaborasi bersama pengembang perumahan.
Lebih lanjut Heru juga menyatakan bahwa pemerintah selama ini telah memberikan beragam dukungan dalam mendorong program Tiga Juta Rumah “Setelah kebijakan mengenai SLIK OJK diterbitkan, tidak sampai 2 bulan terdapat realisasi mencapai 40 ribu unit rumah. Kebijakan ini dapat menjadi salah satu pengaruhnya, dan tentunya pemerintah akan terus melakukan evaluasi,” pungkas Heru.
Tentang BP Tapera
BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah badan hukum publik resmi milik pemerintah Indonesia yang bertugas mengelola dana simpanan gotong royong untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi para peserta pekerja.
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES
