Lensa Mata.id Tanjungbalai
Melihat jauh ke depan menuju Pemilu 2029, Bawaslu Kota Tanjungbalai menggelar Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) sebagai langkah strategis dalam menjaga integritas tata demokrasi. Dengan prinsip bahwa pengawasan tidak bisa dilakukan sendirian, lembaga ini berkomitmen untuk membangun kekuatan kolaboratif bersama berbagai elemen masyarakat agar pemilihan umum mendatang berjalan adil, jujur, dan bermartabat.
Kegiatan yang digelar di Kantor Bawaslu Jalan Jenderal Sudirman Km 1 Pahang, Kecamatan Datuk Bandar pada Kamis (25/6/2026) dibuka dengan sambutan penuh semangat dari Nazmi Hidayat S, SH Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH) “Pendidikan Pengawas Partisipatif yang hari ini kita laksanakan merupakan langkah penting bagi mewujudkan Pemilu yang adil, jujur dan bermartabat,” tegasnya. Nazmi menambahkan bahwa harapan utama dari program ini adalah seluruh peserta akan menjadi agen perubahan yang aktif berperan dalam proses Pemilu 2029 mendatang, menjadi ujung tombak pengawasan yang akuntabel di tingkat masyarakat.
Acara juga dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Joko Arif Budiono, S.H., M.H., Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Dalam sambutannya, dia mengingatkan bahwa keberadaan Bawaslu bukanlah sebuah pilihan, melainkan keharusan dalam tata kelola kepemiluan Indonesia. “Keberadaan Bawaslu merupakan sebuah keharusan akan adanya organ yang mengawasi setiap tahapan maupun non tahapan pemilihan umum,” jelas Joko Arif.
Joko Arif menegaskan bahwa upaya membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bukanlah sesuatu yang baru, melainkan berdasarkan amanat Pasal 2 UUD 1945 yang meletakkan kedaulatan penuh pada rakyat. “Bawaslu kemudian berupaya keras untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya pemilihan umum,” ujarnya. Menurut dia, setiap langkah yang dilakukan adalah bentuk wujud nyata penghormatan terhadap prinsip dasar negara kita.
“Pendidikan ini dilaksanakan guna membentuk komunitas dan organ yang menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilu,” jelas Joko Arif. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi, tetapi juga menciptakan jaringan pengawas yang terlatih, memiliki integritas tinggi, dan siap berperan aktif menjaga kelancaran serta keadilan dalam setiap tahapan Pemilu 2029.
Dalam suasana yang penuh semangat, puluhan peserta dari berbagai kalangan masyarakat mulai dari pemuda, tokoh masyarakat, hingga aktivis sipil mengikuti pendidikan ini dengan antusias. Mereka menyadari bahwa peran mereka sebagai pengawas partisipatif akan menjadi kunci penting dalam memastikan suara rakyat benar-benar terefleksikan dengan baik dan proses pemilu bebas dari praktik yang tidak seharusnya terjadi.
Dengan pelaksanaan Program P2P ini, Bawaslu Tanjungbalai berharap dapat menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih kuat dan inklusif. Setiap peserta yang lulus dari pendidikan ini diharapkan akan menjadi embrio pengawas yang tidak hanya mengawasi pada saat pemilu tiba, tetapi juga aktif dalam menyebarkan pemahaman tentang pentingnya demokrasi di tengah masyarakat sehari-hari. Semoga langkah awal ini akan membawa dampak positif yang luas bagi kualitas demokrasi di Kota Tanjungbalai dan Indonesia pada umumnya.
( M J H )
