Scroll untuk baca artikel

News

Belanja Tagihan Listrik Rp 4,5 Miliar Diduga Bermasalah, DPRD Diminta Panggil Kepala BPKPD Nias Selatan

9483
×

Belanja Tagihan Listrik Rp 4,5 Miliar Diduga Bermasalah, DPRD Diminta Panggil Kepala BPKPD Nias Selatan

Sebarkan artikel ini

Lensa Mata Nias Selatan – Dugaan kejanggalan dalam belanja tagihan listrik Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 4,5 miliar memicu sorotan tajam dari berbagai pihak.

Salah satu yang angkat suara adalah aktivis anti korupsi Kepulauan Nias, Superman Wau, S.Pd., yang meminta agar DPRD Nias Selatan segera memanggil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Nisel, Aferili Harita, guna dimintai klarifikasi.

Superman Wau menyampaikan hal itu kepada wartawan pada Sabtu (6/9/2025), seraya menilai bahwa penggunaan anggaran sebesar itu untuk tagihan listrik perlu dipertanyakan.

Baca Juga :  KAI Bandara Layani 2,9 Juta Penumpang hingga Mei 2026, Tumbuh 1,78 Persen Dibanding Tahun Sebelumnya

“Ini uang rakyat, dan jika penggunaannya tidak transparan, maka harus dipertanggungjawabkan. DPRD tidak boleh diam,” tegasnya.

Menurut Superman, informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa tagihan listrik tersebut tidak disertai dengan rincian yang jelas. Ia menduga ada indikasi pemborosan, atau bahkan penyimpangan anggaran, yang harus segera diusut tuntas oleh pihak berwenang, termasuk lembaga legislatif daerah.

Baca Juga :  Pemkab Pesibar Gelar Verifikasi Lapangan Hybird Evaluasi Layak Anak 2025

“Saya minta DPRD segera menggunakan hak interpelasi atau memanggil langsung Kepala BPKPD, Aferili Harita. Kita ingin tahu, listrik apa yang sampai menghabiskan Rp 4,5 miliar? Ini angka yang sangat besar dan tidak masuk akal jika hanya untuk kebutuhan rutin,” tambahnya.

Baca Juga :  SiLPA dari Belanja Tagihan Listrik Rp 4,5 Miliar di BPKPAD Kabupaten Nias Selatan TA 2024 Dipertanyakan

Ia juga meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum turut melakukan audit dan penyelidikan mendalam terhadap penggunaan anggaran tersebut. “Jangan sampai ini jadi preseden buruk, apalagi sekarang masyarakat sedang sulit secara ekonomi,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *