Langgur, lensamata.id – Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMP se-Kabupaten Maluku Tenggara bertempat di Green Hill Cafe and Resto Maluku Tenggara Kamis, (4/10/2023).
MKKS yang dilaksanakan dengan mengusung tema: “Sinergi Penguatan Literasi Bagi Kepala Sekolah” dihadiri langsung Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun, Sekretaris Dinas Pendidikan Yohanis Th. Layanan, S.Sos, Kepala Bidang Pembinaan SMP Hartje Beruat para Kepala Sekolah se-Kabupaten Maluku Tenggara.
Ketua MKKS Maluku Tenggara Rahim Fernatubun, S.Pd dalam paparan laporannya menyampaikan terima kasih kepada Bupati Maluku Tenggara yang hari ini berkenan hadir dalam kegiatan tersebut.
Dikatakan, kegiatan seperti ini rutin kami laksanakan setiap bulan. Tujuanya adalah untuk berdiskusi, berkolaborasi tentang segala hal yang berhubungan dengan Tupoksi kami sebagai Kepala sekolah.
“Jumlah SMP Negeri mau Swasta di Kab Maluku Tenggara adalah 49 satuan
Pendidikan dan hari ini ada beberapa kepsek yang tidak sempat hadir karena mengikuti kegiatan diluar daerah.” ucap Fernatubun.
Adapun tema kegiatan kami hari ini yakni Strategi penguatan Litersi Bagi Kepala Sekolah, Tema ini seiring dengan pemberlakuan Asesmen Nasional sebagai Pengganti Ujian Nasional Yang dianggap sangat penting bagi kepala sekolah, sehingga berupaya ada peningkatan pencapaian Raport Mutu satuan Pendidikan kami khususnya kompetensi Literasi bagi Peserta didik.
“Terima kasih sekai lagi kami sampaikan kepada Bupatti yang sudah mempercayakan kami untuk mengemban tugas tambahan sebagai kepala sekolah selama ini.
Kami senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya bapak selalu diberikan keberkahan, keselamatan dan kesehatan untuk melanjutkan kepempinan di Kabupaten ini di masa-masa yang akan
datang.” tutur Rahim Fernatubun.
Sementara itu, Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun dalam sambutannya mengatakan musyawarah kerja Kepala Sekolah atau MKKS adalah forum danwadah yang mempertemukan para Kepala Sekolah untuk saling berdiskusi, berbagi dan bersama-sama meningkatkan kompetensi sebagai kepala sekolah.
“MKKS memiliki kedudukan dan peran yang strategis dalam rangka peningkatan pelayanan di sekolah. Melalui MKKS, kepala sekolah mendapatkan peluang untuk meningkatkan kemampuan, mempelajari teknik dan kemampuan praktis dari rekan sejawat, yang tentu sangat relevan dengan kondisi di sekolah.” tegas Bupati Malra.
Sehubungan dengan hal itu, lanjut Bupati maka penting untuk disadari oleh Bapak dan Ibu peserta MKKS. Terlebih mereka yang baru menjabat sebagai kepala sekolah. MKKS ada peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal.
“Ikuti seluruh tahapan secara serius. Berpartisipasi dan berusaha untuk terlibat dalam diskusi dan musyawarah. Page 2 of 6Bangun jejaring dan relasi, untuk bersama-sama berkembang.
Tingkatkan kemampuan untuk lebih berkompeten, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan di sekolah.” jelasnya.
Kata Hanubun, pelayanan pendidikan adalah urusan wajib pelayanan dasar, yang diatur dengan standar pelayanan minimal (SPM). Hal ini berarti, pelayanan pendidikan harus menjangkau warga negara yang berhak secara utuh dan menyeluruh.
Tidak dibeda-bedakan, dan tidak diskriminatif. Pendidikan untuk semua, yaitu pendidikan yang tidak dibatasi oleh sekat apapun. Ujung tombak pelayanan pendidikan, berada di lingkup pendidikan formal, yaitu lembaga pendidikan. Nahkoda-nya, tidak lain adalah kepala sekolah.Sehubungan dengan itu, maka beberapa hal perlu Saya sampaikan, sebagai berikut:Pertama, menjadi kepala sekolah berarti menjadi pemimpin.
“Ada tanggung jawab besar yang diemban. Membina dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Itu adalah tanggung jawab terbesar yang harus disadari oleh setiap kepala sekolah. Menjadi pemimpin juga berarti, saudara-saudara menjadi barometer.
Maju atau mundurnya pelayanan di sekolah sangat tergantung dari cara kepala sekolah memimpin.Baru saja kemarin tanggal 3 oktober 2023, pada pembukaan Rakernas Korpri, Bapak Presiden Joko Widodo secara tegas mengkritisi cara kerja di sekolah-sekolah.” terang Thaher Hanubun.
Terkadang tenaga pendidik dan/atau Page 3 of 6tenaga kependidikan kerja lembur sampai malam, hanya untuk mengurus SPJ. Padahal, yang paling penting dikerjakan oleh tenaga pendidik adalah mempersiapkan bahan ajar untuk proses belajar mengajar.
“Ini adalah persoalan manajemen dan tata kelola.Di sinilah peran kepala sekolah sebagai nahkoda harus mampu membangun sistem dan tata kerja yang baik. Tugas-tugas tambahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pelaksanaan paket kegiatan dan pembangunan fisik di sekolah, jangan sampai mengganggu tugas dan fungsi utama pelayanan pendidikan.Ini adalah penegasan yang harus menjadi perhatian.” pungkasnya.
Menurut Bupati, lembaga pendidikan bekerja membangun manusia. Suatu hal yang jauh lebih sulit daripada membangun benda mati.Kedua, pembangunan pendidikan secara nasional hari ini menggunakan mekanisme Assesmen. Melalui Asesmen, sekolah mengetahui berbagai poin yang kurang dari mutu pendidikannya.Hal ini sekaligus menjadi gambaran untuk upaya perbaikan guna peningkatan mutu.
Setiap kepala sekolah bertanggung jawab penuhterhadap hal ini. Assesmen nasional terhadap aspek literasi dan numerasi tahun 2022 menunjukkan bahwa secara rata-rata, Kawasan Indonesia Timur, masih sangat tertinggal.
Hal ini cukup ironis, karena berbicara tentang sarana dan prasarana, maupun akses informasi, Kita tidak terlalu jauh tertinggal. Page 4 of 6Pertanyaan kritis yang harus sama-sama Kita jawab adalah, bagaimana dengan sistem pendidikan Kita? Bagaimana dengan dukungan dan partisipasi masyarakat? bagaimana dengan manajemen dan tata Kelola? Ini semua harus sama-sama kita perbaiki.
Ketiga, pelayanan pendidikan yang optimal harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sedikit gambaran tentang kinerja pelayanan pendidikan, yang dilaksanakan dalam periode 2019 s.d 2022, sebagai berikut:
Dalam periode 2019 s.d 2022, total anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara total sebesar 156 milyar rupiah. Intervensi pembangunan meliputi: ruang kelas, ruang kantor, ruang guru, rumah guru, laboratorium, perpustakaan, ruang UKS, toilet dan jamban, termasuk bahan bacaam peralatan dan perlengkapanlainnya.
Dalam hal prasarana ruang kelas, sesuai data Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, tahun 2018 dari total 254 ruang kelas SMP di Maluku Tenggara, terdapat 26 ruang kelas atau 10,23persen yang kondisinya rusak berat. Tahun 2022, jumlah ruang kelas SMP bertambah menjadi total sebanyak 286. Dari jumlah itu,yang kondisinya rusak berat hanya 6 unit, atau sebesar 2,09 persen.- Akses internet sekolah, tahun 2022 di Maluku Tenggara dari total 49 satuan pendidikan SMP, hanya tersisa 13 sekolah yang belum berakses internet.
Meskipun demikian, hal ini sudah menjadi Page 5 of 6capaian tersendiri, mengingat kondisi pada awal kepemimpinan Kami, hampir semua sekolah di Pulau Kei Besar masih sangat kesulitan mengkases internet. – Kualifikasi tenaga guru, Tahun 2018 dari total guru SMP sebanyak 420 orang, masih ada 17,9 persen yang belum memenuhi kualifikasi Diploma 4 atau S1. Tahun 2019, dari total guru SMP sebanyak 642 orang, yang belum memenuhi kualifikasi hanya sebanyak 2,8 persen. Termasuk kebijakan strategis penyetaraan kualifikasi tenaga pendidik yang dilaksanakan mulai tahun ini, bekerja sama dengan universitas.Hadirin yang Saya hormati.
Demikianlah beberapa hal yang dapat Saya sampaikan di kesempatan ini. Sekali lagi selamat dan sukses pelaksanaan MKKS SMP Tahun 2023. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan mampu memberikan hasil yang benar-benar optimal untuk kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara.” tutup Bupati.
