Lensa Mata Bener Meriah – Masyarakat Desa Simpur, Kabupaten Bener Meriah, mengeluhkan kondisi akses jalan dan jembatan yang hingga kini belum mendapatkan perbaikan. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas masyarakat, mulai dari perekonomian, pendidikan hingga akses terhadap layanan kesehatan. Sabtu. (5/9/2026)
Warga menyebut sejumlah desa, termasuk Simpur, HPP dan Perumpakan Benjadi, masih menghadapi kondisi infrastruktur yang memprihatinkan pascabencana. Jembatan yang putus serta jalan yang rusak dan berlumpur membuat mobilitas masyarakat menjadi semakin sulit.
“Dengan pandangan sebelah mata dari pemerintah daerah, kami dari Desa Simpur, HPP, Perumpakan Benjadi Kecamatan Mesidah hingga saat ini belum tersentuh sama sekali yang namanya pemulihan. Jembatan putus, jalan rusak dan berlumpur, bahkan air bersih tak lagi kami nikmati,” keluh salah seorang warga.
Menurut warga, kondisi tersebut telah berlangsung hampir 10 bulan. Dampaknya semakin dirasakan masyarakat, terutama menjelang masa pascapanen kopi yang diperkirakan berlangsung pada Oktober mendatang.
“Segalanya jadi terhambat, mulai dari ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Sudah berjalan hampir 10 bulan. Sekarang kami juga mulai memasuki masa pascapanen kopi yang diperkirakan pada bulan 10,” ujarnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRK Bener Meriah, Sandari Miko, mengatakan pihaknya telah menampung aspirasi masyarakat dan akan berupaya mengawal persoalan tersebut agar mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
“Kita sudah menampung aspirasi masyarakat. Ini menjadi perhatian kita bersama dan akan kita upayakan untuk mengawal aspirasi ini agar apa yang menjadi keluhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” kata Sandari Miko.
Ia berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya akses jalan, jembatan dan ketersediaan air bersih.
Perbaikan infrastruktur tersebut dinilai penting agar aktivitas masyarakat kembali berjalan normal dan roda perekonomian, pendidikan serta pelayanan kesehatan tidak terus terganggu.
