Lensa Mata.id, Tanjungbalai
Pembangunan dan rehabilitasi SD Negeri 130001 Kota Tanjungbalai menimbulkan tanda tanya besar di kalangan warga maupun pengamat pendidikan salah satunya dari Ketua Formafera Tanjungbalai Di lokasi yang sama berjalan dua paket pekerjaan terpisah dengan sumber dana berbeda, nilainya gabungan mencapai lebih dari Rp 2,1 Miliar Rupiah.
Rincian dana terpasang di papan proyek: Dana APBN (Kemendikdasmen): Rp 1.403.692.288 – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, dikelola langsung tim P2SP sekolah. Susunan tim: Marlia Ulfa, S.Pd. Hermansyah Hasibuan, Fitria, S.Pd., Syahniar, S.Pd., dan Yuswanto.Waktu pelaksanaan: 150 hari kalender (Agustus – Desember 2026), ada pun lingkup pekerjaan:
“rehabilitasi 8 ruang kelas, ruang administrasi & toilet”.
-Dana APBD Kota: Rp 737.850.00 Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, pelaksana CV Rezeki Semesta Abadi, durasi 120 hari. Mulai dari pembongkaran, struktur, dinding, atap hingga instalasi listrik & pengecatan lengkap.
Pertanyaan mendasar: Apakah kedua proyek saling melengkapi atau justru tumpang‑tindih yang berisiko membuang uang negara?
Saat awak media hendak menjelaskan hal‑hal di atas kepada Pjs. Kepala Sekolah sekaligus Ketua tim P2SP—Marlia Ulfa, S.Pd.—beliau berulang kali tidak dapat dijumpai maupun dihubungi. Yang sempat ditemui hanya Fitria, S.Pd., guru yang juga anggota tim P2SP, namun beliau menyatakan: “Tidak berwenang menjelaskan, semua urusan sepenuhnya ada pada Ibu Kepala Sekolah.”
PEKERJA BEKERJA TANPA ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
Pantauan langsung Selasa 18 Agustus 2026 juga mencatat pelanggaran nyata aturan keselamatan kerja: para pekerja terlihat bekerja tanpa mengenakan perlengkapan pelindung diri—tidak pakai helm pengaman, sepatu keselamatan, sarung tangan, maupun kacamata pelindung. Pekerjaan merobohkan tembok, memotong & mengangkat besi dilakukan dengan risiko cedera sangat tinggi, padahal biaya keselamatan sudah seharusnya masuk dalam anggaran yang begitu besar. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip pelaksanaan pekerjaan yang benar, tertib, dan bertanggung‑jawab.
Bangunan terlihat terbongkar luas, dinding‑dinding diruntuhkan, rangka baja atap sudah terpasang namun belum selesai—pekerjaan berjalan lambat dibanding nilai anggaran miliaran rupiah yang disiapkan. Warga mempertanyakan: Mengapa bangunan yang masih layak,dibongkar habis? Mengapa pengawasan lemah hingga keselamatan pekerja pun diabaikan?
Masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, Inspektorat Kota, serta instansi berwenang segera memeriksa menyeluruh—mulai dari perencanaan, biaya, pelaksanaan, pengawasan hingga keselamatan kerja. Dana pendidikan adalah milik rakyat; setiap rupiahnya harus jelas, terbuka, dan dikerjakan dengan benar serta bertanggung‑jawab.
( M J H )
