Lensa Mata Sampang || Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dinahkodai Wakil Bupati Sampang, H Abdullah Hidayat berbeda haluan terkait pengajuan PJ Bupati Sampang dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang dikomandani oleh Surya Noviantoro anak buah kesayangan H Slamet Junaidi, Bupati Sampang, Jum’at (20/10/2023).
Hal tersebut seperti yang diutarakan, Ketua Fraksi PPP DPRD Sampang Mohammad Subhan mengatakan, pihaknya memiliki penilaian tersendiri dalam menentukan pejabat yang akan diusulkan menjadi Pj bupati. Dari sejumlah nama yang muncul, ada nama yang diprioritaskan. Meski begitu, Subhan belum menyebut nama yang sudah dikantongi tersebut.
Disinggung terkait nama Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sampang Yuliadi Setiyawan, Subhan memastikan tidak masuk dalam pembahasan di internal fraksi sebagai nama yang diusulkan.
”Saya tidak begitu kenal dengan Pak Sekda. Ngapain saya mempertahankan orang yang tidak kenal dengan saya,” ungkapnya.
Subhan memaparkan, salah satu pertimbangan Fraksi PPP tidak mengusulkan Sekretaris Sampang karena menginginkan ada perubahan. Sebab, Pj Bupati nantinya akan menjabat sekitar setahun.
”Kami butuh perubahan untuk Sampang. Dalam jangka satu tahun harus ada perubahan dari kondisi yang sekarang,” terangnya.
Sementara itu berdasarkan sumber yang terpercaya dari lingkungan DPRD Sampang. Bahwa dari Fraksi NasDem mengajukan Yuliadi Setiyawan untuk menjadi PJ Bupati Sampang.
“Kalau Fraksi NasDem Yuliadi Setiyawan. Sedangkan Fraksi PPP Rudi Arifiyanto yang berasal dari DKI Jakarta kelahiran Kota Surabaya,” ucapnya.
Narasumber yang enggan disebut namanya itu juga menegaskan. Bahwa dengan berbedanya pengajuan PJ Bupati Sampang dari Fraksi PPP dan Fraksi NasDem, berarti kapal besar Jihad sudah putus kongsi.
“Dengan berbedanya pengajuan PJ Bupati Sampang dari PPP dan NasDem ini. Berarti H Slamet Junaidi dan H Abdullah Hidayat sudah mulai putus kongsi. Sepertinya nuansa politik tahun 2024 di Sampang lebih berwarna,” ujarnya.
Sementara itu dikutip dari media RadarMadura.id Fadol menanggapi terkait fraksi yang ditengarai akan mengusulkan nama pejabat dari luar Sampang. Menurutnya, tidak ada regulasi yang mengatur bahwa nama Pj Bupati yang diusulkan harus putra daerah. Semua fraksi diberi kebebasan memilih pejabat yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Pj Bupati.
”Fraksi boleh mengusulkan siapa pun, yang penting memenuhi syarat. Tapi, alangkah lebih elok kalau yang menjabat Pj bupati adalah putra daerah yang menguasai Sampang,” tukasnya.
Pewarta (LM/Adi)
