Lensa Mata Palembang || Temu kerja Nasional TPPS dilaksanakan di Votel Wyndham Palembang yang dibuka oleh Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo Sp.OG, dan dihadiri Kemnko PMK Prof Muhajir, Senin (3/7).
Dalam acara tersebut dihadiri 1120 peserta yang terdiri dari jajaran BKKBN Pusat, jajaran Kemenko PMK, Kementrian Dalam Negeri, tim Bapenas , Ketua TPPS seluruh Kabupaten di Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan, Bupati Banyuasin, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Provinsi.
Dalam kesempatan tersebut Hasto Wardoyo memgutarakan peran penting TPPS Kabupaten dalam akselerasi penurunan stunting target Nasional 14 persen prevalensi stunting pada tahun 2024 harus diwujudkan untuk menyongsong Indonesia maju.
Beberapa hal yang harus diPerhatikan adalah:
1. TPPS kabupaten harus bergerak konsisten dan sinergi dalam pergerakan program lenurunan stunting.
2. Ujung tombak perceptan penurunan stunting timgkat desa adalah TPK desa dengan koordinator lapangan tingkat desa adakah Kepala desa. Kepala desa memiliki peran sangat penting dalam usaha menurunkan stunting di desa.
3. Harus ada data valid dalam majemen data stunting di tiap pekon, yang dibahas dalam rapat Desa, yang dikordinasikan oleh Camat dalam rapat yang diadakan rutin.
Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan keberhasilan menurunkan prevalensi stunting di Sumatera Selatan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 secara signifikan karena semua Bupati dan OPD terkait bekerja maksimal dan sinergi.
“Keberhasilan menurunkan prevalensi stunting di Sumatera Selatan dari tahun 2021 sampai 2023 secara signifikan karena Bupati dan OPD berkerja maksimal dan sinergi”, ujarnya.
Dukungan Pemerintah Provinsi berupa pengatur irama gerak langkah aksekerasi secara konvergen di semua pihak terkait dan dukungan anggaran di Kabupaten oleh Bupati.
Sementara itu hal yang cukup menarik adalah penyampaian salah satu Kepala Desa di Lahat Sumatera Selatan yang berhasil menurunkan stunting pada tingkat zero. Keberhasilan ini atas usaha semua pihak di desa dengan koordinasi aktif dan usaha aktif Kepala Desa, ketua TP PKK Desa, Tim Pendamping Keluarga, sehingga Desa mampu memcegah terjadinya stunting dengan dasar data valid Pendataan Keluarga oleh BKKBN, data EPPGGM Desa dan pelaksanaan Posyandu terpadu di Desa.
Akhirnya Dr Budi Wiyono MH selaku sekretaris TIM PPKS kabupaten Pesisir Barat akan menindak lanjuti hasil pertemuan di Palembang untuk akselerasi penurunan stunting di Pesisir Barat.(LM/TOPAN)
