Lensa Mata Medan –Dari 1.929 persil tanah operasional dan nonoperasional yang datanya disampaikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sebanyak 772 persil atau sekitar 40 persen belum memiliki sertifikat.
Demikian dijelaskan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Aset DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar, ST, MT, saat menyampaikan laporan hasil kerja Pansus dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Rabu (18/11/2026).
Dari total 772 persil tanah yang belum bersertifikat, jelas Rahim, sebanyak 315 persil masuk kategori K3, 121 persil masih dalam proses pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan 336 persil lainnya masih dalam proses inventarisasi dokumen.
Pansus menilai kondisi tersebut berpotensi memicu sengketa, penguasaan oleh pihak lain, bahkan kehilangan aset milik daerah apabila tidak segera diselesaikan. ujar Rahim
Menurut Abdul Rahim, persoalan aset daerah tidak boleh dipandang sebatas urusan administrasi dan pencatatan keuangan. Sebab, aset senilai puluhan triliun rupiah tersebut merupakan kekayaan masyarakat Sumatera Utara yang harus dilindungi, dikelola secara transparan, serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.
“Besarnya angka aset bukan ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan adalah apakah aset itu memiliki status hukum yang jelas, terlindungi dari penguasaan tidak sah, dimanfaatkan secara tepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut ini.
Berdasarkan data BPKAD per 31 Maret 2026, aset Pemprovsu tercatat sebanyak 20.671.136 unit dengan nilai perolehan sekitar Rp36,49 triliun. Sementara nilai penyusutannya mencapai sekitar Rp22,83 triliun.












