Lensa Mata Tanjab Barat – Proyek pemeliharan pelabuhan Ampera kuala tungkal Dinas Perhubungan (Dishub) Tanjab Barat yang dikerjakan oleh CV Sinar Tungkal kembali disorot aktivis muda.
Bukan tanpa alasan, pasalnya, semua pekerja pada saat beraktivitas di lokasi proyek ini, ditemukan tidak ada satu orang pun yang melengkapi dirinya menggunakan Alat Pelindung Riri (APD) sesuai standar keselamatan.
Sinyalemen itu disampaikan oleh Duwik kepada awak media, ketika ia bersama tim investigasinya berkunjung langsung ke lokasi pekerjaan proyek pekabuhan ampera.
“Saya melihat berapa pekerja, tidak ada satu pun yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) atau K3. Nah, ketika ada hal yang tidak diinginkan menimpa pekerja, entah itu kecelakaan, dipastikan berujung sangat fatal, khususnya bagi pekerja yang berada di atas,” kata pria yang familiar dipanggil Duwik.
Tidak sampai disitu, warga tungkal Amad ini juga mengaku sangat menyesalkan, ketika konsultan pengawas dan pelaksana kegiatan proyek Tidak Ada Dilokasi pekerjan maupun Tidak Tertulis dipapan merek nilai pagu nya ini, tidak aad
“Konsultan pengawas selaku perwakilan dari Dishub, Tanjab Barat tidak ada mengawasi pelaksanaan dan kegiatan proyek.Ternyata, ketika kami investigasi di lokasi tidak ada. Pelaksana kegiatan juga tidak ada,” jelasnya
Ia pun menilai, oknum pelaksana yang berkegiatan di CV Sinar Tungkal sebagai kontraktor lapangan, diduga tidak bisa mengarahkan pekerja nya. Bahkan, proyek yang diduga kurang pengawasan itu, hasil pekerjaan nya diragukan.
“Disinyalir dengan tidak adanya konsultan pengawas di lapangan, jelas sekali pekerjaan konstruksi itu diduga tidak akan maksimal dan ditengarai tidak sesuai spesifikasi teknis,” tuturnya.
Selain itu, dikatakan Ahmad, masih banyak kekurangan yang ditemukan terkait pekerjaan proyek yang dikerjakan CV Sinar Tungkal di Pelabuhan Ampera Tungkal ilir.Bahkan pihaknya menduga, kegiatan proyek tersebut pelaksanaan nya terindikasi ngawur dan diduga asal-asalan.
“Bukan hanya diduga ngawur, Mas. Tapi diduga asal-asalan pekerjaan nya. Untuk itu, saya meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran, agar segera memanggil konsultan untuk mengevaluasi pengawasan di lapangan,” tegasnya.
Menurut Duwik, sangat disayangkan sekali dugaan kurangnya pengawasan dari pelaksana kegiatan serta konsultan pengawas selaku tangan ke-3, yang dikontrak oleh pihak Dishub untuk mengawasi pekerjaan proyek di lokasi tersebut.
“Karena konsultan pengawas adalah kepanjangan tangan dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran. Jadi saya meminta kepada Pengguna Anggaran, PPK serta PPTK nya untuk mengkroscek ke lapangan,” beber nya.
Hal itu dilakukan, agar hasil perkembangan proyek dapat diketahui sudah maksimal secara administratif dan sesuai spesifikasi teknis.
“Pengguna Anggaran dan PPK, jangan hanya terima laporan konsultan pengawas di atas meja nya saja. Kontraktor, selaku penyedia jasa serta penanggung jawab teknis, jangan hanya diam, berikan teguran keras kepada pelaksana kegiatan yang kerap kali meninggalkan para pekerjanya di lokasi proyek. Mana bisa pekerjaan itu akan maksimal, kalau seringkali pelaksana nya ditengarai jarang di lokasi,” pungkasnya.
Sementara, sampai berita ini ditulis, antara Ibu nanik maupun Pak tajung yang sebelumnya mengaku menjabat sebagai PPK Dishub Tanjab Barat, belum memberikan tanggapannya, walaupun WhatsApp nya sudah centang dua saat dikonfirmasi.
Begitupun dengan Kepala Dinas Perhubungan Tanjab Baratl Samsul Juhari Meski sudah dikonfirmasi sebelumnya, tidak memberikan keterangan.
