Lensa Mata Tanjab Barat – Sangatlah memalukan bila hal ini benar terjadi, oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tanjab Barat kini diduga menjadi makelar proyek tanpa mengindahkan tupoksinya sebagai Wakil Rakyat dengan mengintervensi para Kepala Bidang dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjab Barat untuk kepentingan mendapatkan Proyek, Rabu (22/5).
Bahkan ada yang berani menentukan siapa yang harus mengerjakan proyek pada sejumlah lokasi proyek, padahal tugasnya sebagai wakil rakyat untuk menetapkan anggaran 2024 sudah selesai seharusnya kini mereka tinggal menunggu kapan bisa melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut.
Lambannya realisasi pekerjaan proyek pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjab Barat diduga karena sejumlah Oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah beralih tugas menjadi makelar Proyek.
Hal ini di katakan salah seorang Rekanan yang namanya enggan disebutkan kepada media ini di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjab Barat.
“Beberapa waktu ini saya yang berprofesi sebagai kontraktor sangat heran dengan kejadian yang sekarang ini menimpah Dinas Kesehatan Tanjab Barat ketika kami mempertanyakan kepada pegawai Dinkes proyek justru yang di jawab silakan kamu hubungi Anggota Dewan berinisial JD ini, seolah – olah anggota Dewan yang bersangkutan adalah pengguna Anggaran di Dinkes,” ujarnya.
Lebih lanjut di katakannya, ada Sekitar Dua paket pekerjaan Rehab Ringan Postu Parit 2 dan Parit 3 Manunggal dengan Penunjukan Langsung (PL) yang menurut informasi dari salah satu pegawai Dinas Kesehatan Tanjab Barat adalah paket pekerjaan milik oknum Anggota Dewan.
“Yang menjadi pertanyaan apakah Anggota Dewan yang terhormat tersebut juga sudah menjadi pengguna Anggaran ataukan sudah beralih tugas menjadi kontraktor? atau mereka menjadi makelar dengan imbalan akan mendapatkan Fee dari rekanan yang mengerjakan proyek atas nama dirinya tersebut,” sebutnya.
Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Tanjung Jabung Barat H. Zaharuddin mengatakan “ini semua adalah paket Asmara yang nota bene adalah untuk kepentingan Dewan yang terhormat sehingga untuk menghindari kebingungan kami di Dinas Kesehatan maka apabila ada rekanan yang datang menyampaikan kepada kami bahwa mereka di utus oleh Anggota Dewan maka kami meminta rekomendasi dari Anggota Dewan tersebut bahkan sebagai kepala Dinas saya menginginkan agar ada rekomendasi dari ketua DPRD sehingga keluarnya satu pintu,” jelasnya.
“Selama ini kami bingung karena memang untuk satu paket pekerjaan saja ada tiga rekanan yang datang dan mengaku di utus oleh Anggota Dewan, apabila kami tidak melayani secara baik justru kami yang di salahkan bahkan ada yang mengatakan kami di Dinas kesehatan tidak Komit dengan Anggota Dewan padahal kami adalah pengguna anggaran,” sambungnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjab Barat berinisial JD yang juga menghubungi salah satu rekanan yang pada saat itu berada di ruangan Kepala Dinkes mengatakan untuk Dua paket Rehab ringan postu yang berada diparit 2 dan parit 3 Manunggal dua ujung.
Kepada rekanan yang bersangkutan dirinya menjanjikan paket pekerjaan yang lain padahal sebagai Anggota DPRD sebenarnya dirinya tau bahwa tupoksi untuk menentukan siapa yang layak dan mampu mengerjakan sebuah proyek adalah Dinas terkait, dalam hal ini pengguna Anggaran Dinas Kesehatan.
Sebagai masyarakat kita pasti mempertanyakan mau di bawa kemana Lembaga yang terhormat jika wakilnya hanya memikirkan berapa besar Fee yang akan didapat dari rekanan ketika dia menekan Dinas Kesehatan dan mendapatkan sebuah pekerjaanya.
