“Dulu pernah terbit 4 Sertifikat Hak Milik diatas lahan kami itu, tapi kami mengadukan kepada Menteri Dalam Negeri dan sertifikat itu dibatalkan,” jelasnya.
Dikisahkannya lagi, lahan mereka yang berbatas dengan Sungai Deli saat dilaksanakan proyek pengendalian banjir pada tahun 1994 mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah sesuai perintah dari Menteri Dalam Negeri kepada Walikota Medan pada tanggal 26 Desember 1991 dan tanggal 25 Maret 1992.
“Kami dapat ganti rugi dari Pemerintah, itu atas perintah Menteri Dalam Negeri kepada Walikota Medan,” kata Ibnu Haldun sembari menunjukkan bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) penerimaan ganti rugi.
Ibnu Haldun menghimbau, Kantor Pertanahan Medan meninjau kembali terbitnya puluhan SHM atas ajuan OTK itu karena akan berdampak hukum sebab merugikan puluhan masyarakat.
“Kepala Kantor Pertanahan Medan saya harap meninjau terbitnya SHM itu. Kalau tidak akan ada dampak hukum. Akan kami laporkan ke Presiden, Menteri ATR BPN dan Kapolri,” tegasnya.
Penelusuran wartawan di website bhumi.atrbpn.go.id, Rabu (28/8/2024) terlihat lahan yang dikliem Ibnu Haldun milik mereka telah diplot sekitar 23 bidang lahan. Terlihat ada beberapa bidang tanah bersertifikat dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 01172 dengan luas tanah 24.180 M2, NIB 1165 dengan luas tanah 16.981 M2, NIB 1166 dengan luas tanah 18.612 M2.
Dalam penelusuran di website itu, terdapat juga puluhan ploting-ploting petak persil dengan luas ribuan meter persegi yang belum tertera tipe hak dan belum ada NIB nya.
Belum diperoleh penjelasan detail atas terbitnya SHM di lahan yang dikliem Ibnu Haldun dan kawan kawannya sebagai milik mereka dari Kantor Pertanahan Kota Medan.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Reza Andrian Fachri kepada wartawan, beberapa waktu lalu berjanji akan mengecek hal itu. Dia juga mengaku, setahunya lahan itu milik Kesultanan. “Saya cek bang. Setau saya itu milik kesultanan,” pungkasnya.
Namun hal itu dibantah Sultan Deli Tuanku Lamanjiji. Melalui kerabat Kesultanan Tengku Muhammad Reza Al Rasyid, Raja Deli mengaku tak pernah mengetahui adanya milik kesultanan di lokasi Belawan Bahari Medan Belawan itu.
“Sultan Deli selalu mementingkan urusan masyarakat. Tak tahu ada lahan milik Kesultaan di lokasi itu. Beliau selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak,”pungkas Tengku Muhamamd Reza Al Rasyid, Rabu (28/8/2024).
Atas proses pengajuan dan penerbitan puluhan SHM di lahan Tapak Sepatu itu, Lurah Belawan Bahari saat itu dijabat Daniel Simanjuntak dan Kepala Lingkungan 9 Asnani Wati Simbolon diduga terlibat dan turut menandatangi berkas ajuan permohonan SHM.
Kepada wartawan Kepala Lingkungan 9 Belawan Bahari Asnani Wati Simbolon, Kamis (22/8/2024) mengakui dirinya dan Lurah Belawan Bahari yang kala itu dijabat Daniel Simanjuntak meneken di surat ajuan puluhan pemohon SHM.
“Iya saya dan lurah ada teken. Saya sama puluhan pemohon naik sampan ke lokasi sama orang BPN. Kayaknya orang-orang Kesultanan Deli itu. Namanya saya lupa. Tanya Lurah lah pak,” jawab wanita yang akrab disapa Nani itu.
Terpisah Camat Medan Belawan Yoga Budi Pratama Irawan, SSTP,M.Si, Kamis (22/8/2024) mengaku sudah 3 tahun tak lagi mengeluarkan produk pertanahan di wilayah kerjanya.
“Terkait masalah pertanahan bg di Kecamatan Medan Belawan Sdh 3 tahun tdk ada lagi mengeluarkan produk surat pertanahan. Adapun lurah dan kepling mengetahui surat pernyataan penguasaan fisik karena lurah sebagai Panitia Ajudikasi yg telah di lantik di BPN dalam rangka PTSL,” pungkasnya.
Lurah Belawan Bahari Irfan Zebua yang dikonfirmasi wartawan, Kamis (22/8/2024) hanya singkat menjawab dan berjanji akan mengkordinasi ke jajaran. “Mksh infonya Pak. Nanti sy koordinasikan ke jajaran,” jawabnya singkat via pesan Whatsapp nya. (Red)
