Lensa Mata Nias Selatan – Sejumlah ketua organisasi keagamaan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Lembaga dan Ormas Kristen (Forkopimgamas) Kabupaten Nias Selatan menyoroti kinerja Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Nias Selatan yang dinilai kurang optimal. Sorotan semakin tajam setelah beredarnya rekaman suara seorang pegawai Kemenag berinisial “MKS” yang diduga merendahkan martabat masyarakat Nias Selatan.
Dalam rekaman yang telah beredar, oknum ASN yang berinisial MKS terdengar menasihati bawahannya terkait profesionalisme kerja. Namun, pernyataannya diduga mengandung ujaran yang tidak pantas dan berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Salah satu ungkapan dalam rekaman tersebut mengatakan, bahwa “Seperti profil orang Nias Selatan juga Bapak ini, SDM rendah! Dibilang tidak ngerti-ngerti,” ujar MKS.
Menyikapi hal tersebut, salah satu tokoh Ormas, Sidi Adil Harita, menyampaikan kekecewaannya. “Kami sangat menyesalkan adanya ucapan yang terkesan merendahkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Nias Selatan. Kami menuntut klarifikasi dan tindakan tegas dari pihak Kemenag terhadap oknum yang bersangkutan,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kemenag Nias Selatan, Jalan Baloho, Kecamatan Teluk Dalam, Rabu (19/02/2025).
Sidi Adil menegaskan bahwa MKS harus bertanggung jawab atas pernyataannya. “Apa maksudnya dengan perkataannya itu? Dia harus mempertanggung jawabkannya di hadapan masyarakat Nias Selatan, karena ini sudah termasuk pelecehan,” tegasnya.
Selain itu juga Ketua Ormas, Yusuf Zagoto menyoroti ketidakhadiran Plh. Kepala Kantor Kemenag Nias Selatan, Martinus Harefa, saat audiensi sedang berlangsung. Menurutnya, ketidakhadiran tersebut mencerminkan kurangnya itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan.
“Kami ini juga pimpinan, para ketua ormas. Kami datang dengan niat baik dan damai, tetapi kehadiran pimpinan Kemenag sangat kami harapkan untuk berdialog langsung,” ujarnya.
Yusuf juga menyesalkan tata kelola administrasi dan pelayanan publik di Kemenag Nias Selatan yang dianggap kurang maksimal. Ia menilai ketidakhadiran pimpinan menyebabkan kebijakan berjalan tanpa koordinasi yang jelas.
“Permasalahan ini sudah viral, dan salah satu penyebabnya adalah pimpinan yang tidak berada di tempat sehingga staf membuat kebijakan sendiri-sendiri. Ini harus dievaluasi agar Kemenag dapat bekerja lebih profesional dan transparan,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kemenag Nias Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait permasalahan yang disoroti para Ketua Ormas. Plh. Kakan Kemenag Nias Selatan, Martinus Harefa, masih belum berada di tempat untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut.
