Scroll untuk baca artikel

News

Korwil SPPG MBG Kabupaten Nias Selatan Jadi Sorotan Publik, Tidak Transparansi Penggunaan Anggaran

69
×

Korwil SPPG MBG Kabupaten Nias Selatan Jadi Sorotan Publik, Tidak Transparansi Penggunaan Anggaran

Sebarkan artikel ini

Lensa Mata Nias Selatan – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nias Selatan menuai sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah itu.

Program MBG merupakan inisiatif nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, sekaligus menekan angka stunting dan mendorong ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan pangan setempat.

Namun di tingkat pelaksanaan, muncul dugaan ketidak terbukaan dalam penggunaan anggaran di sejumlah dapur SPPG. Seorang pengelola dapur yang enggan disebutkan namanya kepada sejumlah wartawan, Rabu (15/6/2026), menyatakan terdapat perbedaan alokasi anggaran antar dapur yang tidak dijelaskan secara terbuka.

Baca Juga :  Perdana, Siswa MTsN 2 Simalungun Bersyukur dan Semangat Nikmati MBG

Menurut dia, ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan dalam pemenuhan standar layanan gizi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Dampaknya, kualitas layanan kepada penerima manfaat dinilai bisa terpengaruh.

Baca Juga :  Wakil Bupati Irawan Topani Resmi Tutup STQ Tahun 2025

Terpisah, Koordinator wilayah (korwil) SPPI SPPG Kabupaten Nias Selatan berinisial DW, saat dikonfirmasi, membantah adanya penyimpangan. Ia menjelaskan bahwa variasi anggaran dipengaruhi oleh perbedaan menu yang disusun masing-masing unit, termasuk jenis bahan baku dan harga yang mengikuti kondisi pasar setempat.

Baca Juga :  MBG Basi, Berambut dan Berulat, Aktivis Desak Pihak Berwenang Periksa Dapur Yayasan Generasi Sehat Patrindo Niha Raya Sejahtera

“Penentuan nilai menu disesuaikan dengan survei harga pasar oleh kepala SPPG dan tim,” ujarnya.

Meski demikian, pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan standar baku harga bahan pangan di lapangan belum sepenuhnya terjawab. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lanjutan terkait sistem kontrol dan evaluasi anggaran dari pihak terkait.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *