Scroll untuk baca artikel

News

Korwil SPPG MBG Kabupaten Nias Selatan Jadi Sorotan Publik, Tidak Transparansi Penggunaan Anggaran

791
×

Korwil SPPG MBG Kabupaten Nias Selatan Jadi Sorotan Publik, Tidak Transparansi Penggunaan Anggaran

Sebarkan artikel ini

Lensa Mata Nias Selatan – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nias Selatan menuai sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah itu.

Program MBG merupakan inisiatif nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, sekaligus menekan angka stunting dan mendorong ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan pangan setempat.

Namun di tingkat pelaksanaan, muncul dugaan ketidak terbukaan dalam penggunaan anggaran di sejumlah dapur SPPG. Seorang pengelola dapur yang enggan disebutkan namanya kepada sejumlah wartawan, Rabu (15/6/2026), menyatakan terdapat perbedaan alokasi anggaran antar dapur yang tidak dijelaskan secara terbuka.

Baca Juga :  Semarak Harlah Kejaksaan RI ke 80, Tim Kejatisu Menangkan Laga Persahabatan Dengan Wartawan 2-1

Menurut dia, ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan dalam pemenuhan standar layanan gizi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Dampaknya, kualitas layanan kepada penerima manfaat dinilai bisa terpengaruh.

Baca Juga :  Pemdes Tanjung Baru Gelar Musdesus Pembentukan Koperas Desa Merah Putih

Terpisah, Koordinator wilayah (korwil) SPPI SPPG Kabupaten Nias Selatan berinisial DW, saat dikonfirmasi, membantah adanya penyimpangan. Ia menjelaskan bahwa variasi anggaran dipengaruhi oleh perbedaan menu yang disusun masing-masing unit, termasuk jenis bahan baku dan harga yang mengikuti kondisi pasar setempat.

Baca Juga :  MBG Ditemukan Rambut, Ulat dan Basi, Ketua LSM KPK RI Nias Selatan Desak Dapur Ditutup

“Penentuan nilai menu disesuaikan dengan survei harga pasar oleh kepala SPPG dan tim,” ujarnya.

Meski demikian, pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan standar baku harga bahan pangan di lapangan belum sepenuhnya terjawab. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lanjutan terkait sistem kontrol dan evaluasi anggaran dari pihak terkait.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *